PPKN

avatar
Created by
Lunar

Cards (82)

  • UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi tahun 2023.
  • Pendidikan PancaSilta merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.
  • Perumusan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945 merujuk pada proses perumusan dan penetapan Konstitusi.
  • Perumusan UUD NRI Tahun 1945 merujuk pada proses perumusan dan penetapan Konstitusi.
  • Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 merujuk pada periodisasi pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang.
  • Awal Kemerdekaan: UUD NRI Tahun 1945 merujuk pada periode dari 18 Agustus - 27 Desember 1949.
  • Periode Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi merujuk pada periode dari 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.
  • RIS bubar akibat tuntutan masyarakat untuk kembali pada NKRI merujuk pada periode dari 17 Agustus 1950 - 27 Desember 1950.
  • Produk hukum, bahkan tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
  • UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan dasar sehingga hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara.
  • Aturan untuk melaksanakan aturan pokok UUD NRI Tahun 1945 diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut.
  • UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum positif tertinggi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia.
  • Fungsi UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menentukan aturan-aturan pokok dan menjadi alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia.
  • UUDS 1950 merujuk pada undang-undang yang sifatnya sementara diterbitkan oleh DPR-RIS.
  • Kabinet berulang kali diganti, perekonomian tidak stabil, pembangunan tidak lancar, pemberontakan sejumlah wilayah, dll merujuk pada masa demokrasi parlementer.
  • Dekret Presiden 5 Juli 1959 merujuk pada perubahan kembali pada UUD NRI Tahun 1945.
  • Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 mengalami penafsiran yang berbeda-beda dan terlalu singkat sehingga banyak hal yang belum masuk ke dalam UUD NRI 1945.
  • UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen oleh MPR agar lebih lengkap dan memenuhi tuntutan perubahan.
  • Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk memperbaiki arah perjalanan negara.
  • Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara, mengubah tata kelola negara agar lebih baik, membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mewujudkan visi dan misi reformasi, dan memutakhirkan UUD NRI Tahun 1945 secara tertulis.
  • Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, menghilangkan penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dan memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal.
  • Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan penambahan naskah (amandemen).
  • Pendidikan Pancasila merupakan kesepakatan dasar dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang disetujui pada sidang tahunan MPR pada 14-21 Oktober 1999.
  • Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam jalannya 7-18 Agustus 2000, 1-9 November 2001, dan 1-11 Agustus 2002.
  • UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
  • UUDS 1950 pun berakhir setelah dikeluarkan Dekret Presiden tersebut.
  • Dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan pembubaran Kostituante dan menetapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berlaku kembali.
  • Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta pembentukan DPAS dilakukan setelah dikeluarkan Dekret Presiden tersebut.
  • Sukarno diangkat sebagai presiden seumur hidup setelah dikeluarkan Dekret Presiden tersebut.
  • Dua penyimpangan UUD NRI Tahun 1945 pada masa ini adalah periode ORDE BARU (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998) dan masa Reformasi (21 Mei 1998 - sekarang).
  • Dalam periode ORDE BARU, MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, tidak berkehendak merubahnya.
  • Bila MPR berkehendak mengubahnya, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui REFERENDUM.
  • UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang sangat kuat, diantara sejumlah peraturan, terdapat 11 masa Reformasi (21 Mei 1998 - sekarang).
  • Tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, dan melanjutkan UUD NRI Tahun 1945, namun seiring terjadinya reformasi, muncul tuntutan agar dilakukan Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan ketentuan: Amandemen dilakukan 4x sejak 1999-2002.
  • Tujuan Amandemen: Menyempurnakan ketentuan yang sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman.
  • UUD NRI Tahun 1945 merupakan kontitusi negara Indonesia yang memuat aturan-aturan dasar tentang penyelenggaraan negara.
  • Setelah Amandemen, terdapat UUD yang lebih lengkap dan tidak multitafsir.
  • Terjadinya pembatasan dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara secara jelas sehingga menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
  • Pembatasan dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara secara jelas menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
  • Pembatasan dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara secara jelas menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.