PPKN - Pretest 3

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

  Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa
• Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah Peraturan Pemerintah

  • Peraturan Presiden
  • Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

  Sumber hukum tertinggi
• Peraturan Daerah Provinsi

  Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan Gubernur
• Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat

  • MPR, DPR, DPD, dan Presiden
• Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya paling rendah

  Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
• Hak DPR untuk mengajukan usul RUU

  Hak inisiatif
• Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang

  • Presiden dan DPR
• Rakyat dalam proses pembahasan RUU di DPR

  Dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR
• Berikut ini yang BUKAN pokok kaidah negara yang fundamental dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah Sumber Hukum
• Berikut ini yang BUKAN sifat UUD NRI tahun 1945 adalah Dasar Negara
• Konstitusi yang memiliki sifat luwes (fleksibel)

  Mudah mengikuti perkembangan zaman
• Pemerintah pusat dapat membatalkan Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
• Asas kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan bahasa hukumnya kurang jelas dan sulit dimengerti sehingga menimbulkan banyak interpretasi, yang bertentangan dengan kejelasan rumusan
• Posisi Perppu dan Undang-Undang dalam urutan perundang-undangan adalah sejajar
• Peran Presiden dalam pembahasan RUU di DPR

  Menunjuk menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR
• Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

  Mencerminkan asas keterbukaan
• Mengubah isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara
• Fungsi UUD sebagai alat pengatur

  Mengatur penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara
• Negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

  Negara Hukum
• Isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menganut asas falsafah negara Pancasila
• Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen

  • Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal
• Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat

  • MPR, DPR, DPD, dan Presiden
• Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  Bersumber dari nilai Pancasila Sila Keempat
• Fungsi UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

  Alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah
• Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  Bersumber pada nilai Pancasila Sila Kelima
• Arti penting Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  Merupakan sumber aspirasi dan motivasi perjuangan
• Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah Peraturan Pemerintah

  Peraturan Presiden
• Kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila

  Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila
• Kedudukan Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan


  Dasar negara Indonesia
• Fungsi dan peranan Pancasila

  Kepribadian bangsa Indonesia
• Perilaku positif terhadap Pancasila oleh tokoh masyarakat

  Memandang bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki derajat yang sama
• Fungsi dan peranan Pancasila

  Perjanjian luhur bangsa Indonesia