Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, situasi politik di Indonesia semakin tegang dengan kehadiran tentara Jepang yang melemah dan masyarakat yang semakin gelisah akan nasib masa depan. Para pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta mengintensifkan upaya diplomasi dan persiapan untuk menyongsong kemerdekaan.
Perubahan bunyi sila pertama Pancasila dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa"
18 Agustus 1945
Norma
Aturan atau tata tertib yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat
Macam-macam norma
Norma agama
Norma hukum
Norma kesopanan
Pentingnya norma
Untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat serta memberikan pedoman bagi perilaku individu
Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) membahas rancangan konstitusi untuk negara Indonesia merdeka
10-17 Juli 1945
Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia
Geografis
Sejarah
Budaya
Agama
Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat
Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar-golongan. Terdapat lebih dari 300 suku bangsa, beragam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional, serta beragam ras dan golongan sosial
Kedudukan UUD NRI 1945
Konstitusi tertulis yang menjadi landasan negara Indonesia. Menentukan prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sifat UUD NRI 1945
Fleksibel, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, namun perubahan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam UUD itu sendiri
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia
Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pancasila juga menjadi pandangan hidup yang mengatur perilaku dan tata nilai masyarakat Indonesia
Pancasila menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan beragama, bernegara, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara
Mekanisme Mengubah UUD NRI 1945
Proses perubahan yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan lebih dari dua pertiga anggota
Proses Penyusunan Peraturan Perundangan di Indonesia
Melibatkan berbagai lembaga, seperti MPR, DPR, Presiden, serta lembaga-lembaga terkait lainnya
Pembukaan UUD NRI 1945
Memuat dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia yang mengacu pada Pancasila
Asas dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia
Kedaulatan rakyat
Kebebasan
Keadilan
Kesejahteraan sosial
Masa Reformasi dimulai, bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial di Indonesia
1998
Ditandai dengan upaya membangun fondasi negara yang baru merdeka dari kolonialisme, melalui pembentukan struktur pemerintahan dan penegakan kedaulatan
Masa Awal Kemerdekaan
Ditandai dengan dominasi pemerintahan oleh Presiden Soekarno, yang mengusung konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM)
Masa Orde Lama (1950-an hingga 1960-an)
Pancasila menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah dari masa ke masa, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan negara
Alinea Pembukaan UUD NRI 1945
Mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia, termasuk kemerdekaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan. Menegaskan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Pokok Pikiran UUD NRI 1945
Mencakup prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara
Ketetapan MPR RI No. IV/2000 mengatur pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), untuk memperjelas fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Macam-Macam Ancaman Negara
Separatisme
Terorisme
Korupsi
Konflik sosial
Ancaman militer
Gangguan terhadap kedaulatan negara
Semangat persatuan dan kesatuan nasional menjadi landasan dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui toleransi, dialog, dan kerjasama antarwarga negara
Bentuk dan Prinsip Kedaulatan NKRI
Kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan dijalankan melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis. Prinsip kedaulatan NKRI mengandalkan keadilan, kebersamaan, dan keberagaman sebagai landasan utama
Lembaga legislatif di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kewenangan DPR
Membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyalurkan aspirasi rakyat
Kewenangan DPD
Mewakili kepentingan daerah
Indonesia telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, mulai dari sistem monarki, kolonialisme, hingga demokrasi. Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, kemudian beralih ke sistem demokrasi presidensial setelah perubahan politik pada masa OrdeBaru dan Reformasi