pt 2

• Sidang BPUPKI


  1. Membahas dasar-dasar Indonesia merdeka

  2. Pembicara: Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno
• Piagam Jakarta


  Awalnya memiliki sila pertama "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", kemudian diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa"
• Jenis-Jenis Norma


  • Norma agama
  • Norma hukum
  • Norma kesusilaan
  • Norma kesopanan
  • Norma kebiasaan
• Bukti sejarah keberagaman masyarakat Indonesia

  • Suku
  • Bahasa
  • Agama
  • Makanan
  • Alat musik
  • Pakaian
  • Tarian
  • Kebiasaan
• Bhinneka Tunggal Ika


  Berbeda-beda, tetapi tetap satu
• Wujud toleransi dalam keberagaman

  • Perayaan bersama antar agama
  • Keberagaman budaya yang dihargai
  • Kerukunan antarsuku dan antar-etnis
• Toleransi dalam beragama


  • Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain
  • Tidak memaksakan keyakinan agama
  • Tidak memandang rendah agama lain
• Unsur-unsur kebudayaan


  • Bahasa
  • Adat istiadat
  • Seni
  • Musik
  • Makanan
  • Arsitektur
• Hierarki pemerintahan pusat dan daerah


  Pemerintahan pusat memiliki wewenang yang lebih luas dalam hal kebijakan nasional, sementara pemerintahan daerah bertanggung jawab atas kebijakan yang lebih spesifik untuk wilayahnya masing-masing
• Karakteristik daerah dalam aspek sumber daya manusia

  Ketika sumber daya manusia suatu daerah berkualitas, dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut
• Karakteristik sila-sila dalam Pancasila

  • Ketuhanan yang Maha Esa
  • Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional


  UUD 1945 menduduki posisi tertinggi di atas segala peraturan lainnya
• Upaya melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945
• Tata cara amandemen UUD NRI Tahun 1945
• Makna kebangkitan nasional


  Periode sejarah di mana bangsa Indonesia bersatu dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan
• Makna sumpah pemuda


  Ikrar yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tahun 1928, yang menegaskan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
• Perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara
• Pemberontakan bersifat ideologis


  Pemberontakan yang dilakukan atas dasar perbedaan ideologi, keyakinan politik, atau tujuan sosial tertentu
• Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
• Teori-teori kedaulatan


  • Kedaulatan rakyat
  • Kedaulatan negara
  • Kedaulatan konstitusional
• Penerapan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar


  Kedaulatan ke dalam: wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara di dalam wilayahnya sendiri

  Kedaulatan ke luar: hubungan dan interaksi suatu negara dengan negara lain di dunia internasional
• Ciri-ciri pemerintahan presidensial


  • Kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang presiden yang dipilih secara terpisah dari lembaga legislatif

  Presiden memiliki wewenang luas dan independen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pemerintahan
• Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi


  Memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi, menafsirkan Undang-Undang Dasar, serta menegakkan supremasi konstitusi
• Sikap dalam hidup di tengah keberagaman

  • Toleransi
  • Saling menghormati
  • Menerima perbedaan antarindividu, kelompok, atau budaya
• Upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia
• Sikap dalam hidup di tengah keberagaman

  Inklusif, menghargai keberagaman sebagai kekayaan budaya, terbuka, toleransi, kesediaan untuk belajar dari budaya dan pandangan yang berbeda
• Sikap yang diperlukan di tengah keberagaman

  Menghargai pluralitas, membangun dialog yang konstruktif, kesediaan untuk mendengarkan, menghormati, dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang
• Upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia

  Dialog antarberbagai pihak, pembangunan kesadaran akan keberagaman, promosi toleransi, penegakan hukum yang adil, pembangunan kebijakan publik yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keragaman
• Perjuangan diplomasi dalam menegakkan kedaulatan NKRI


  Diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, diplomasi bilateral, multilateral, dan kerja sama regional
• Perjuangan bersenjata dalam menegakkan kedaulatan NKRI


  Perang kemerdekaan, pemberontakan bersenjata, dan konflik bersenjata lainnya yang melibatkan pasukan bersenjata Indonesia
• Ancaman terhadap keutuhan NKRI

  Separatisme, ekstremisme, dan upaya pengambilalihan kekuasaan secara tidak konstitusional
• Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI

  Pembangunan kesadaran nasionalisme, promosi nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kerukunan antarbangsa dan antar suku, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat
• Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI

  Kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang saling menguntungkan serta mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
• Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada masa pendudukan mereka selama Perang Dunia II
• Mata pencaharian masyarakat Indonesia sangat beragam, termasuk di antaranya pertanian, perdagangan, industri, dan sektor jasa
• Pada masa kolonial Belanda, stratifikasi sosial sangat kuat, dengan perbedaan status yang besar antara pribumi, Indo, dan Belanda
• Lembaga pendidikan pada masa kolonial Belanda didirikan dengan tujuan untuk mendidik kaum pribumi agar menjadi tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan kolonial
• Indische Partij adalah partai politik yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker (alias Multatuli) pada tahun 1912 untuk memperjuangkan hak-hak politik bagi orang Indo
• Pada periode radikal, organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
• Ada aturan-aturan yang ketat dalam pengibaran Bendera Merah Putih, termasuk cara melipat, mengibarkan, dan menurunkannya, yang harus diikuti sesuai dengan protokol yang ditetapkan